ABU DHABI, 5 Februari 2024 (WAM) - Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden, Perdana Menteri dan Penguasa Dubai telah memimpin rapat Kabinet UEA di Qasr Al Watan, Abu Dhabi, dengan dihadiri oleh Yang Mulia Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Wakil Presiden, Deputi Perdana Menteri dan Ketua Mahkamah Kepresidenan; Yang Mulia Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Penguasa Pertama Dubai, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan UEA dan Yang Mulia Letnan Jenderal Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum mengatakan: "Hari ini, saya memimpin rapat Kabinet UEA di mana kami meninjau rencana legislatif negara dan diberi pengarahan tentang rencana 2023, di mana lebih dari 73 legislasi federal telah diselesaikan di sektor keuangan, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan peraturan pemerintah, yang menunjukkan jumlah tertinggi sejak berdirinya serikat pekerja."
Yang Mulia mencatat bahwa lebih dari 1500 spesialis dan 50 tim pemerintah ikut serta dalam mengimplementasikan rencana ini.
Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid menambahkan: "Tujuan kami adalah untuk menjaga agar undang-undang kami tetap diperbarui, fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan, memastikan lingkungan bisnis terbaik di dunia."
Yang Mulia berkata: "Juga hari ini, kami meluncurkan Platform Legislasi UEA (www.uaelegislation.gov.ae), sebuah platform terintegrasi yang mencakup semua legislasi federal, dekrit, peraturan eksekutif, dan keputusan yang dikeluarkan di negara ini sejak berdirinya Uni Emirat pada tahun 1971. Platform ini dapat diakses oleh publik dan mencakup semua legislasi yang berlaku dalam bahasa Arab dan Inggris. Para pakar dan ahli akan dapat memberikan masukan tentang undang-undang yang ada, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi dalam proses penyusunan undang-undang dengan memberikan saran dan pengamatan.
"Tujuan kami adalah untuk mempromosikan transparansi pemerintah, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan berbagai segmen masyarakat, dan mempertahankan status lingkungan legislatif kami di antara yang terbaik di dunia," tambah Yang Mulia.
Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid mengatakan: "Dalam agenda Kabinet UEA, kami menyetujui indikator baru untuk Pemerintah, yaitu indikator "penegakan hukum". Indikator ini melibatkan penilaian terhadap pelaksanaan hukum dan dampaknya terhadap investor, warga negara, penduduk, atau kelompok-kelompok khusus. Tujuannya adalah untuk mengukur dampak hukum, memperbaruinya jika diperlukan, dan memastikan penerapan yang sama untuk semua."
Yang Mulia mencatat bahwa UEA telah menetapkan pendekatan global dalam hukum dan prosedurnya, transparansi yang mapan, dan supremasi hukum akan tetap menjadi prioritas utama.
Yang Mulia lebih lanjut mencatat: "Hari ini, di Kabinet, kami menyetujui 'Kebijakan Sains, Teknologi, dan Inovasi'. Kebijakan nasional ini mencakup enam bidang utama termasuk transisi energi, kesehatan, ketahanan pangan, ketahanan air, teknologi, keamanan siber, dan manufaktur. Berinvestasi dalam program-program penelitian dan pengembangan akan memberikan nilai tambah pada PDB kita dan melipatgandakan peluang bagi generasi mendatang."
Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid menyimpulkan: "Kami menyetujui 'Kebijakan Nasional untuk Meningkatkan Kesehatan Wanita' di UEA, untuk memastikan penyediaan layanan kesehatan dengan kualitas terbaik bagi wanita, baik layanan kuratif, preventif, maupun rehabilitatif. Semua sektor pemerintah dan swasta akan bekerja sama untuk memperjuangkan penelitian kesehatan, untuk mengembangkan lingkungan terbaik yang memprioritaskan kesehatan perempuan di negara ini."
-Meninjau kembali Rencana Legislatif Nasional
Yang Mulia Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wakil Presiden dan Perdana Menteri UEA dan Penguasa Dubai meninjau Rencana Legislatif Nasional 2023, yang mencakup penerbitan 73 undang-undang federal yang mencakup berbagai sektor.
Undang-undang yang baru atau yang diperbarui ini semakin memudahkan prosedur, mengurangi persyaratan untuk menerima layanan, dan mendorong bisnis dan kegiatan yang terkait dengan berbagai sektor vital. Peraturan-peraturan tersebut juga meningkatkan koordinasi antara badan-badan pemerintah federal dan lokal. Lebih dari 1500 spesialis dan 50 tim dari pemerintah federal dan lokal serta sektor swasta ikut serta dalam mengimplementasikan rencana legislatif tersebut.
Undang-undang federal yang baru dan yang telah diperbarui mendukung upaya transisi menuju sistem legislatif yang lebih fleksibel, yang dampak positifnya terhadap layanan di UEA dapat dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan pengembangan kerja pemerintah, dan mengakhiri duplikasi fungsi dan tanggung jawab pemerintah.
Dalam agenda pertemuan tersebut, Kabinet meluncurkan Indeks Implementasi Hukum UEA dan membahas hasil implementasi hukum tahun 2020-2022 oleh kementerian dan entitas federal. Kabinet juga memberikan arahan untuk secara teratur menyerahkan laporan tentang kemajuan pencapaian dan tantangan.
Pembaruan legislatif mencakup 10 undang-undang federal yang diterbitkan untuk pertama kalinya di negara ini, seperti: undang-undang tentang perdagangan melalui sarana teknologi modern, undang-undang yang mendirikan Emirates Drugs Establishment, undang-undang yang mengatur penggunaan genom manusia, undang-undang yang mengatur basis data sidik jari genetik, undang-undang yang mengatur peran tempat ibadah non-Muslim, dan undang-undang tentang pensiun dan jaminan sosial.
-Memotivasi pembaruan legislatif di bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan
Undang-undang utama yang diperkenalkan di sektor ekonomi dan keuangan pada tahun 2023 termasuk undang-undang tentang perdagangan melalui sarana teknologi modern, yang, untuk pertama kalinya di UEA, memberikan aspek hukum untuk melakukan bisnis secara digital melalui aplikasi, platform pintar, media sosial, dan media teknis seperti Metaverse. Undang-undang ini mengatur hak-hak konsumen dalam perdagangan elektronik, hak kekayaan intelektual, dan data, serta mengatur pemulihan dan pertukaran barang dan jasa, mekanisme penyelesaian perselisihan, gerbang pembayaran digital, dan persyaratan keamanan siber.
Undang-undang lain yang diterbitkan di sektor ini mengatur hal-hal seperti persaingan, perlindungan konsumen, memerangi penipuan komersial dan mengatur restrukturisasi keuangan dan kebangkrutan, di samping Undang-Undang Perwalian.
Undang-undang lain yang dikeluarkan di sektor ekonomi dan keuangan termasuk hal-hal seperti pembentukan Dewan Stabilitas Keuangan, fungsi Bank Sentral UEA, mengatur pendirian dan kegiatan keuangan, arbitrase dan pajak perusahaan.
Memperbarui undang-undang sosial
Selama tahun 2023, di sektor keluarga dan masyarakat, undang-undang mengenai olahraga, entitas manfaat publik, pensiun, dan asuransi sosial telah diamandemen, antara lain. Undang-Undang Olahraga, undang-undang federal pertama yang mengatur entitas olahraga di negara ini dan menguraikan fungsi, sumber daya, dan kerangka kerja tata kelola mereka. Undang-undang olahraga yang baru menyoroti peran lembaga pendidikan, bersama dengan klub olahraga dalam menemukan bakat dan menumbuhkan kreativitas olahraga.
Undang-Undang Pensiun dan Jaminan Sosial diterbitkan. Undang-undang ini berlaku untuk peserta baru yang bergabung dengan pasar tenaga kerja untuk pertama kalinya pada tanggal 1 November 2023. Undang-undang ini meningkatkan fleksibilitas sistem pensiun dan jaminan sosial, menyetarakan pegawai pemerintah dan swasta, dan mendukung Emiratisasi. Amandemen juga dilakukan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Status Pribadi, yang memberikan hak perwalian pendidikan kepada ibu yang mengasuh anak.
Undang-undang federal baru yang mengatur kegiatan media dikeluarkan pada tahun 2023, yang mengatur kegiatan media dan menguraikan standar konten media yang berlaku untuk individu dan organisasi yang mempraktikkan kegiatan media di negara ini. Undang-undang ini mengatur kembali fungsi-fungsi entitas pemerintah yang berkaitan dengan penerbitan lisensi dan izin untuk melakukan kegiatan media bagi individu, perusahaan, dan lembaga media, serta mengawasi dan mengendalikan mereka, dan menggantikan Undang-Undang Publikasi dan Penerbitan yang diterbitkan pada tahun 1980.
Undang-undang baru yang mengatur tempat ibadah bagi non-Muslim, yang bertujuan untuk mengatur tempat ibadah di UEA, termasuk zona bebas, dan menetapkan serangkaian pengawasan dan kontrol yang akan diterapkan di bawah pengawasan Kementerian Pengembangan Masyarakat dan otoritas lokal yang kompeten. Peraturan ini mendefinisikan kontrol utama untuk pendirian, manajemen, dan organisasi kerja mereka, termasuk larangan penyalahgunaan ajaran yang menjadi dasar agama atau kepercayaan apa pun, atau campur tangan dalam politik atau urusan dalam dan luar negeri negara.
Di sektor pendidikan, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang pemberantasan kecurangan dan gangguan terhadap sistem ujian dan mengamandemen undang-undang tentang lembaga pendidikan swasta.
Undang-undang baru dan yang diperbarui di sektor kesehatan
Di sektor kesehatan, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan genom manusia dan sektor kesehatan mental, praktik profesi kesehatan oleh non-dokter dan non-farmasi, dan undang-undang lainnya.
Undang-undang tentang pengaturan penggunaan genom manusia, adalah undang-undang yang dikeluarkan untuk pertama kalinya di negara ini. Undang-undang ini mengatur tes dan survei genetik dan genomik serta pemanfaatannya dalam lanskap kesehatan untuk pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan aplikasi pengobatan pribadi. Undang-undang ini juga menetapkan basis data genom nasional pertama, dan mendefinisikan kontrol untuk pemanfaatan genom referensi Emirat.
Undang-undang federal yang diperbarui tentang donasi dan transplantasi organ dan jaringan manusia juga diterbitkan pada tahun 2023, yang mendukung budaya mendonasikan organ dan melindungi hak-hak donor serta pasien.
Undang-undang yang diperbarui termasuk Undang-Undang Pertanggungjawaban Medis, yang melarang aborsi kecuali jika kelanjutan kehamilan menimbulkan risiko besar bagi nyawa wanita hamil, atau jika kelainan bentuk janin terbukti serius dan akan mempengaruhi kesehatan dan kehidupannya, dan kasus-kasus lain yang disetujui oleh Kabinet.
Sebuah undang-undang yang mengubah undang-undang reproduksi berbantuan medis dikeluarkan, yang untuk pertama kalinya memperluas cakupan teknik reproduksi berbantuan medis yang diizinkan sesuai dengan kontrol yang ditentukan oleh otoritas kesehatan pemerintah di negara tersebut.
Undang-undang lain dikeluarkan pada tahun 2023 seperti undang-undang Pendirian Swasta, undang-undang Praktik Profesi Kedokteran Hewan, dan undang-undang yang mengatur produk medis dan profesi apoteker dan fasilitas farmasi, undang-undang tentang kesehatan mental.
-Undang-undang di sektor transportasi, infrastruktur dan ruang angkasa
Selama tahun 2023, berbagai undang-undang diterbitkan atau diamandemen, tentang hal-hal yang berkaitan dengan sektor transportasi, infrastruktur dan ruang angkasa. Mereka terutama mengatur hal-hal seperti: bobot dan dimensi maksimum untuk kendaraan berat, industri maritim, pengorganisasian ulang Badan Antariksa Emirat dan transportasi darat.
Salah satu undang-undang utama di sektor ini yang dikeluarkan pada tahun 2023 adalah undang-undang maritim, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan armada nasional dan menumbuhkan peluang investasi di sektor pelayaran maritim di UEA. Untuk pertama kalinya, pembatasan kepemilikan asing atas kapal nasional dihapuskan dan pengibaran bendera ganda pada kapal tanpa awak menjadi legal. Undang-undang ini mendistribusikan kembali fungsi-fungsi yang terkait dengan maritim antara entitas pemerintah federal dan lokal untuk mendukung fleksibilitas dalam mengatur kegiatan maritim.
Legislasi di sektor keamanan dan peradilan
Tahun 2023 menjadi saksi terbitnya undang-undang baru tentang pemberantasan perdagangan manusia dan pemberantasan narkotika dan psikotropika, mediasi untuk penyelesaian sengketa perdata dan komersial.
Pembaruan legislatif utama di sektor ini termasuk undang-undang tentang pengaturan basis data sidik jari genetik, pemberantasan diskriminasi, kebencian dan ekstremisme, pengaturan kerja sama peradilan internasional dalam masalah pidana, dan biaya peradilan di pengadilan federal.
-Peluncuran Platform Legislasi UEA
Dalam pertemuan yang sama, Kabinet menyetujui Platform Legislasi UEA, yang sejalan dengan rencana nasional negara ini untuk mengembangkan struktur legislatif di semua sektor. Platform ini mencakup legislasi dan undang-undang federal, di samping keputusan peraturan dan peraturan eksekutif, dalam bahasa Inggris dan Arab.
Platform terpadu ini mencakup semua undang-undang dan hukum federal yang ditetapkan sejak pembentukan Uni. Platform ini juga menyediakan daftar undang-undang yang telah diamandemen dan semua pembaruan legislatif dalam urutan kronologis.
Platform ini bertujuan untuk memberikan pengalaman tingkat lanjut bagi para pengguna, memastikan aksesibilitas konten legislatif untuk semua segmen masyarakat.
Platform ini menampilkan lebih dari 1000 undang-undang dan peraturan, dan berfungsi sebagai platform resmi yang terkait dengan semua platform legislatif lokal, dan memungkinkan berbagai segmen masyarakat termasuk sektor swasta, untuk secara aktif terlibat dalam meninjau rancangan undang-undang federal dan keputusan sesuai dengan peraturan yang ditentukan.
Dilengkapi dengan mesin pencari yang canggih, platform ini memungkinkan publik untuk mengakses undang-undang dengan lancar, fleksibel, dan cepat. Platform ini juga memungkinkan pelacakan amandemen undang-undang dan legislasi yang telah diberlakukan, memberikan catatan komprehensif beserta kerangka waktu yang sesuai untuk amandemen tersebut.
Platform ini merupakan platform terpadu dan komprehensif yang mencakup undang-undang saat ini yang berlaku di UEA. Platform ini dapat diakses melalui tautan berikut: (https://uaelegislation.gov.ae).
-Kebijakan Sains, Teknologi dan Inovasi
Pertemuan Kabinet UEA menyetujui 'Kebijakan Sains, Teknologi, dan Inovasi' yang bertujuan untuk menetapkan arahan nasional untuk Penelitian dan Pengembangan, dan mengatasi tantangan nasional.
Kebijakan yang diperbarui ini mencakup enam bidang utama untuk Penelitian dan Pengembangan: transisi energi, kesehatan dan kemakmuran manusia, ketahanan pangan, ketahanan air, teknologi digital dan keamanan siber, di samping material dan manufaktur yang canggih.
Kebijakan nasional UEA akan berfokus pada energi surya, produksi dan penyimpanan hidrogen, bidang perawatan kesehatan yang terkait dengan gangguan kardiovaskular, sindrom, ilmu kanker, domain lingkungan yang berkaitan dengan penangkapan ikan dan akuakultur, teknologi produksi pangan berkelanjutan, di samping sektor desalinasi berkelanjutan, daur ulang air, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, ilmu data, keamanan siber, dan sektor industri yang terkait dengan pencetakan 3D dan material pintar.
-Kebijakan Nasional untuk Meningkatkan Kesehatan Perempuan
Dalam pertemuan kedua untuk tahun ini, Kabinet menyetujui Kebijakan Nasional untuk Meningkatkan Kesehatan Perempuan di UEA. Kebijakan ini bertujuan untuk mengembangkan kerangka kerja nasional multisektoral untuk meningkatkan kesehatan wanita dengan menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan efisien, baik kuratif, preventif, maupun rehabilitatif.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi angka kematian akibat kanker menjadi 23,24 per 100 ribu populasi wanita dan mengurangi angka kematian akibat melahirkan menjadi 62,77 per 100 ribu populasi wanita. Selain itu, target kebijakan ini juga mencakup penurunan masalah kesehatan yang timbul akibat gaya hidup tidak sehat (seperti obesitas dan kurangnya aktivitas fisik) sebesar 3%.
-Peraturan federal tentang manajemen energi untuk fasilitas industri
Selain itu, selama pertemuan tersebut, Kabinet menyetujui peraturan Federal tentang manajemen energi untuk perusahaan industri, yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi permintaan energi di perusahaan-perusahaan industri di UEA. Sejalan dengan tujuan 'Program Manajemen Permintaan Air dan Energi Nasional 2050', sistem manajemen energi yang komprehensif akan diimplementasikan. Hal ini akan mencakup pengembangan peraturan federal untuk merampingkan konsumsi energi di sektor industri dan mencapai pengurangan 33% dalam total permintaan energi pada tahun 2050.
Sistem ini juga bertujuan untuk mengurangi emisi dan mencapai keberlanjutan di industri-industri yang paling menonjol. Ini termasuk produksi Aluminium; Industri besi; Industri semen; Industri petrokimia; Desalinasi air; Industri kimia; dan Industri ringan.
Peraturan ini akan memberikan dampak yang signifikan, menghasilkan penghematan energi yang setara dengan 25,8 ton minyak pada tahun 2050 di sektor industri.
Selain itu, peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara secara signifikan, dengan perkiraan peningkatan sebesar 32% pada tahun 2050. Peningkatan ini disebabkan oleh pengurangan emisi karbon yang signifikan, diperkirakan mencapai 63 juta ton.
Penerapan peraturan ini diperkirakan akan menghasilkan keuntungan finansial sebesar AED 14 miliar pada tahun 2050. Hal ini akan dicapai melalui pengurangan berbagai bentuk konsumsi energi dan penggunaan listrik.
-Hasil penerapan Kerangka Kerja Biosekuriti Nasional 2023
Kabinet juga meninjau hasil penerapan Kerangka Kerja Biosekuriti Nasional 2023, serta hasil yang dicapai melalui penerapan Strategi Nasional untuk Memerangi Penggurunan 2022-2030; Hasil yang dicapai melalui proyek dan inisiatif Agenda Kualitas Udara nasional UEA 2031; Pencapaian yang dicapai melalui penerapan Agenda Pengelolaan Sampah Terpadu UEA 2023-2026; dan hasil yang dicapai melalui proyek dan inisiatif yang selaras dengan Program Nasional untuk Transformasi Teknologi di sektor industri.
-Persetujuan untuk menyelenggarakan 3 acara internasional dan regional di UEA
Kabinet menyetujui UEA menjadi tuan rumah Konferensi Dunia tentang Pendidikan Budaya dan Seni, yang bertujuan untuk memperkuat koalisi global untuk pendidikan budaya dan seni, serta membentuk kebijakan, ide dan praktik untuk lebih membekali semua pelajar dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan yang mereka butuhkan saat ini dan di masa depan.
Selain itu, Kabinet juga menyetujui Universitas UEA menjadi tuan rumah pertemuan ke-34 Komite Dekan Kemahasiswaan di negara-negara Dewan Kerjasama Teluk (GCC). Selain itu, pertemuan tersebut juga menyetujui Universitas Zayed menjadi tuan rumah Kontes Pemrograman Teluk (Gulf Programming Contest/GPC) pada bulan April 2024.
Tiga perjanjian internasional telah disetujui oleh Kabinet selama pertemuannya, termasuk dua perjanjian dengan Kerajaan Bahrain, dan satu perjanjian dengan Federasi Rusia.
Pertemuan Kabinet UEA telah menyetujui Manual Standar Akuntansi Akrual Pemerintah Federal 2024. Kabinet juga menyetujui sejumlah laporan tentang pencapaian 2023 dan hasil dari beberapa dewan, serta menyetujui laporan akhir Otoritas Pensiun Umum dan Jaminan Sosial untuk tahun fiskal 2022.