ABU DHABI, 7 Maret (WAM) -- UEA mengecam keras persetujuan pemerintah Israel untuk membangun 3.500 unit pemukiman baru di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki, dan menyatakan penolakannya terhadap semua tindakan yang bertujuan mengubah sejarah dan status Wilayah Pendudukan Palestina.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menyatakan penolakan tegas UEA terhadap semua praktik yang bertentangan dengan resolusi legitimasi internasional, yang mengancam eskalasi dan ketidakstabilan lebih lanjut di kawasan, dan menghambat upaya untuk mencapai perdamaian dan stabilitas.
Kementerian menekankan perlunya mendukung semua upaya regional dan internasional untuk memajukan proses perdamaian di Timur Tengah, serta mengakhiri praktik ilegal yang mengancam solusi dua negara, dan pembentukan negara Palestina merdeka.
Kementerian menegaskan kembali komitmen teguh UEA untuk mendorong perdamaian, keadilan, dan realisasi hak-hak rakyat Palestina.
Kementerian meminta komunitas internasional untuk mengintensifkan upaya untuk segera mencapai gencatan senjata guna menghindari korban jiwa lebih lanjut, mencegah memperburuk situasi di Wilayah Pendudukan Palestina, dan untuk memajukan semua upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif dan adil.