GENEVA, 9 Maret 2024 (WAM) - Jusoor International for Media and Development, sebuah organisasi non-pemerintah dan nirlaba, menyelenggarakan sebuah acara di sela-sela sesi ke-55 Dewan Hak Asasi Manusia yang bertajuk "Informasi Palsu di Wilayah Konflik."
Intervensi para pembicara menekankan keseriusan fenomena ini dan sejauh mana informasi palsu mempengaruhi komunitas, masyarakat, individu, dan kehidupan mereka. Mereka juga menekankan perlunya memerangi hal tersebut melalui langkah-langkah yang dapat menghalangi para penyebar berita jenis ini, terutama mengingat perkembangan teknologi saat ini dan dampak dari kecerdasan buatan saat digunakan di bidang media.
Mohamed Al Hammadi, Presiden Jusoor International untuk Media dan Pembangunan, menekankan ancaman yang semakin meningkat dari informasi yang salah dan menyesatkan di media. Ia menyoroti peran penting media, jurnalis, dan organisasi dalam memerangi masalah ini, terutama dalam memverifikasi informasi yang dibagikan di media sosial untuk mencegah informasi yang salah mendistorsi fakta dan merusak kredibilitas. Al Hammadi memperingatkan tentang dampak buruk informasi palsu terhadap jurnalisme, kredibilitasnya, dan potensi untuk mengubah tujuan yang baik menjadi sebaliknya ketika disebarkan secara luas.
Valéria Emília, seorang pengacara dan pakar hak asasi manusia, menyoroti dampak luas dari informasi palsu di berbagai sektor, terutama ketika digunakan dalam konteks etnis atau rasis. Dia menekankan contoh-contoh historis dari manipulasi semacam itu selama Perang Dunia II dan Perang Dingin, yang didorong oleh agenda-agenda ideologis. Emília menggarisbawahi peran teknologi dan AI dalam memperparah penyebaran informasi yang salah, dan mendesak media untuk memverifikasi sumber dengan tekun.
Viola Krebs, seorang pakar teknologi digital dan kecerdasan buatan, menekankan bahaya penyebaran informasi palsu secara online untuk membentuk opini publik. Dengan kemajuan AI, membedakan antara konten yang asli dan yang dimanipulasi menjadi semakin sulit. Krebs mendesak pemerintah untuk mengembangkan program-program inovatif untuk memverifikasi dan melawan informasi yang salah, terutama di zona konflik di mana AI digunakan sebagai senjata.
Perlu dicatat bahwa acara yang diadakan di Geneva Graduate Institute ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan organisasi hak asasi manusia, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis.