ABU DHABI, 19 Februari (WAM) -- Sehubungan dengan arahan Kabinet UEA untuk menunda keputusan berat dan dimensi kendaraan berat, Kementerian Perekonomian meminta perusahaan untuk kembali ke harga bahan bangunan sebelumnya dan memperingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas untuk mencegah peningkatan apa pun. Kementerian memperingatkan bahwa mereka akan mengambil tindakan tegas untuk mencegah kenaikan harga yang tidak dapat dibenarkan, termasuk menjatuhkan sanksi finansial hingga AED1 juta kepada perusahaan yang melanggar.
Kementerian mengamati lonjakan harga bahan konstruksi di pasar lokal baru-baru ini karena keputusan Kabinet yang mulai berlaku awal bulan ini. Menanggapi penundaan Kabinet, kementerian akan menerapkan langkah-langkah untuk membatasi kenaikan harga bahan-bahan yang tidak dapat dibenarkan, khususnya barang-barang konstruksi, dengan tujuan untuk mempertahankan harga yang adil di seluruh pasar.
Kementerian memperingatkan bahwa perusahaan mana pun yang menaikkan harga bahan konstruksi tanpa persetujuan sebelumnya akan menghadapi akuntabilitas dan sanksi finansial segera, dan tindakan tegas harus diambil terhadap pelanggar, termasuk denda dan konsekuensi hukum atas kenaikan harga yang terkoordinasi.
Kementerian mengatakan bahwa semua perusahaan harus meminta persetujuan resmi terlebih dahulu sebelum memulai penyesuaian harga apa pun, sehingga memberikan justifikasi untuk peninjauan.
Kementerian menambahkan bahwa hal ini bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan memastikan pasar yang ramah konsumen melalui kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan industri.
Kementerian mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap kenaikan harga bahan bangunan dengan menelepon 8001222 atau mengirim email ke info@economy.ae.
Kabinet UEA hari ini memerintahkan untuk menunda implementasi resolusi yang mengatur berat dan dimensi kendaraan berat di wilayah tersebut. Kabinet juga mengarahkan Kementerian Energi dan Infrastruktur untuk melakukan studi ekstensif mengenai alasan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Kabinet mengarahkan Kementerian Perekonomian untuk bekerja sama dengan semua entitas ekonomi untuk mempelajari dan melaksanakan langkah-langkah penting untuk mencegah kenaikan harga barang apa pun yang tidak dapat dibenarkan.