ABU DHABI, 20 Februari 2024 (WAM) - Indonesia mendorong Konferensi Tingkat Menteri ke-13 Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Abu Dhabi minggu depan untuk membahas masalah ketahanan pangan yang telah berlangsung lama, menurut Djatmiko Bris Witjaksono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional di Kementerian Perdagangan.
"Kita perlu memanfaatkan momentum KTM ke-13 dengan menawarkan solusi-solusi konkret untuk memecahkan kebuntuan negosiasi pertanian dan mengatasi krisis ketahanan pangan yang terus berkembang. Dengan demikian, kita perlu memperbaiki ketidakseimbangan dan asimetri sistem perdagangan pertanian global," ujarnya dalam sebuah wawancara melalui email dengan Kantor Berita Emirat Arab (WAM) dari Jakarta.
MC 13 harus dapat mengatasi isu-isu ketahanan pangan yang telah berlangsung lama yang lebih relevan dalam situasi saat ini karena dunia rentan terhadap kerawanan pangan yang disebabkan oleh krisis multidimensi, Witjaksono menekankan.
Upaya dan Keramahtamahan UEA
UEA akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri WTO pada tanggal 26 hingga 29 Februari 2024 di Abu Dhabi, setelah berhasil menyelenggarakan COP28, Konferensi Iklim PBB di Dubai pada bulan Desember 2023.
KTM13 akan mempertemukan perwakilan dari 164 negara dan blok perdagangan.
Pejabat Indonesia tersebut mengapresiasi upaya dan keramahtamahan UEA yang luar biasa dalam menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menteri WTO.
Ia menekankan bahwa Indonesia mendukung penuh keketuaan UEA di MC13 dan upaya untuk memberdayakan sistem perdagangan multilateral.
Witjaksono mengatakan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan UEA untuk membangun keterlibatan yang positif dan konstruktif bagi seluruh anggota, dengan mengakomodasi kepentingan dan keprihatinan setiap anggota.
Pertemuan Global yang Penting
KTM13 bertujuan untuk melakukan reformasi penting dalam sistem perdagangan global, mulai dari perluasan keanggotaan WTO hingga memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa dan mengadopsi kerangka kerja perdagangan digital.
Pertemuan tingkat menteri WTO ini juga bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan seperti gangguan rantai pasokan, inflasi, proteksionisme, dan perubahan iklim. Selain itu, MC13 akan mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan investasi dalam teknologi perdagangan untuk rantai pasokan yang berkelanjutan dan tangguh.
Prioritas Indonesia Lainnya
Pejabat Indonesia tersebut mengatakan bahwa negaranya mendukung mandat konferensi WTO sebelumnya (KTM12) untuk mencapai kesepakatan komprehensif mengenai subsidi perikanan di KTM13.
Ia mengatakan bahwa Indonesia mendukung mandat yang ditetapkan dalam KTM12, yang bertujuan untuk membangun sistem penyelesaian sengketa yang berfungsi penuh dan dapat diakses oleh semua anggota pada tahun 2024.
Mengenai langkah-langkah untuk mengatasi perubahan iklim, Witjaksono menyarankan agar upaya-upaya tersebut tidak menghambat pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara berkembang dan negara-negara kurang berkembang (LDC). Langkah-langkah iklim harus lebih memperhatikan dampaknya terhadap kelompok-kelompok rentan, tambahnya.
Isu-isu lingkungan dan perubahan iklim tidak boleh digunakan sebagai langkah proteksionis yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perjanjian WTO, yang berpotensi merugikan kepentingan negara-negara berkembang dan LDCs, demikian tegas pejabat tersebut.
Mengenai moratorium bea masuk atas transmisi elektronik, Indonesia berpendapat bahwa moratorium tersebut tidak perlu dipertahankan secara permanen, ujar Witjaksono.
Keputusan mengenai masalah ini harus didasarkan pada definisi dan ruang lingkup transmisi elektronik yang jelas dan disepakati secara multilateral, tambahnya.
Dukungan UEA Terhadap Perdagangan Global
Mengingat perannya yang meningkat sebagai pusat logistik global, UEA telah mengambil inisiatif untuk menjadi tuan rumah MC13, sebuah pertemuan global terkemuka. Emirat, yang merupakan pejuang untuk keterlibatan yang lebih besar dari Global South, mendukung sistem perdagangan global yang lebih inklusif.
Pada tahun 2021, UEA mulai menjalin Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) dengan mitra-mitra utama di seluruh dunia. CEPA bertujuan untuk membangun hubungan perdagangan yang lebih terbuka, berkelanjutan, dan saling menguntungkan dengan menghilangkan hambatan perdagangan barang dan jasa, menyederhanakan prosedur bea cukai, dan merampingkan rantai pasokan.
UEA telah menyelesaikan CEPA dengan 11 negara seperti India, Indonesia, Israel, Turki, Kamboja, Korea Selatan, Kolombia, Georgia, Mauritius, Kongo-Brazzaville, dan Kosta Rika. Lima perjanjian pertama telah mulai berlaku.